KPK Belum Kelar Verifikasi Dokumen Simulator SIM

KPK Belum Kelar Verifikasi Dokumen Simulator SIM

frisya



JAKARTA -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga
kini belum menyelesaikan verifikasi 349 dokumen kasus korupsi Simulator
SIM yang disita dari Korlantas Mabes Polri.



Informasi ini terkuak dari hasil mediasi antara Korps Lalu Lintas
(Korlantas) Mabes Polri dan KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Hingga kini, KPK juga belum bisa menentukan batas waktu untuk
merampungkan proses verifikasi tersebut.



"Kita belum bisa jelaskan seperti itu karena penyidik masih melakukan
verifikasi. Sampai saat ini kami belum dapat konfirmasi mengenai waktu
berapa lama para penyidik menyelesaikannya," ungkap kuasa hukum KPK,
Indra Matong Bati di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin
(12/11/2012).



Indra menambahkan, belum ada perubahan dalam proses mediasi. Pembahasan
KPK dan Polri dalam mediasi, masih sama dengan proses mediasi pertama,
pada 1 November 2012, yakni Korlantas Mabes Polri meminta adanya
kejelasan rampungnya proses verifikasi dokumen-dokumen itu.



Menurutnya, proses verifikasi nantinya dapat membedakan berkas mana yang
harus disimpan dan mana berkas yang dapat dikembalikan ke Korlantas
Mabes Polri.



"Setelah mediasi kedua yaitu kaukus, kaukus dalam arti mediator
menanyakan perkembangan dari pihak tergugat dan penggugat. Maka akan
dipertemukan kembali pada mediasi selanjutnya yaitu tiga pekan kemudian,
sekitar tanggal 3 Desember 2012," simpulnya.



Diakui Indra, dalam mediasi tersebut kedua belah pihak sudah sepakat dan
akan bersedia kembali dipertemukan dengan mediator yang sama.



Diberitakan sebelumnya, Korlantas Polri mengajukan gugatan perdata
kepada KPK yang tercatat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan
perkara No. 542/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel. Gugatan diajukan oleh Kepala
Korlantas Irjen Pudji Hartanto.



Gugatan ini bertujuan untuk menentukan sah tidaknya dokumen yang disita
KPK dari Korlantas Polri yang dinilai tidak terkait dengan kasus dugaan
korupsi proyek pengadaan Simulator SIM di Mabes Polri.



Alasan Korlantas Polri mengajukan gugatan perdata terhadap KPK, karena
dokumen milik Korlantas Polri yang disita KPK tidak sesuai dengan
penanganan kasus dugaan korupsi alat simulator SIM.



Pada sidang pertama, majelis hakim menyatakan harus ada proses mediasi
terlebih dulu. Ketua majelis hakim Kusno kemudian menunjuk Pranoto
sebagai mediator. Namun proses mediasi ditunda dikarenakan KPK belum
mengklasifikasi dokumen-dokumen yang disitanya dari Korlantas Mabes
Polri.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar